HARIANEXPRESS, NEW YORK – Amerika Serikat menolak visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menghadiri Sidang Umum PBB, namun tetap mengizinkan delegasi inti Iran masuk ke New York. Jumat (18/09/2026).
Akibat penolakan visa tersebut, Presiden Mahmoud Abbas terpaksa menyampaikan pidatonya secara virtual. Keputusan ini diambil setelah sidang PBB menyetujui opsi tersebut melalui pemungutan suara pada Kamis (17/09/2026).
Dalam pemungutan suara itu, sebanyak 152 negara menyatakan dukungan agar Abbas tetap bisa bersuara di forum internasional tersebut. Sebaliknya, tercatat hanya tiga negara yang menolak keputusan tersebut.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan pencekalan dilakukan karena Otoritas Palestina dan PLO berupaya menginternasionalkan konflik dengan Israel secara sepihak. “PLO dan PA menginternasionalkan konflik Israel-Palestina, berupaya memintas negosiasi dengan mencari pengakuan sepihak; serta terus memberikan pembayaran kepada teroris dan mengagungkan tindakan terorisme maupun para teroris dalam pernyataan publik dan buku pelajaran sekolah,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada AFP pada Jumat (18/09/2026).
Selain itu, AS menilai Palestina gagal melakukan reformasi yang telah disepakati. “Kegagalan mereka melakukan reformasi, bertentangan dengan komitmen mereka kepada Amerika Serikat, serta aktivitas mereka yang merusak prospek perdamaian,” lanjut Departemen Luar Negeri AS dalam laporan AFP pada Jumat (18/09/2026).
Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras kebijakan AS dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak berdasar. “Bertentangan dengan upaya membangun kembali kepercayaan, mengembangkan hubungan Palestina-AS, serta menciptakan iklim politik yang diperlukan untuk menerapkan solusi dua negara dan mencapai perdamaian serta stabilitas,” tegas Kementerian Luar Negeri Palestina pada Jumat (18/09/2026).
Di sisi lain, pemerintah AS justru mengizinkan delegasi utama dari Iran untuk menghadiri High Level Week Sidang Umum PBB di New York pekan depan. Kebijakan ini tetap diberikan meski hubungan bilateral kedua negara tengah dilanda ketegangan akibat konflik selama tujuh bulan.
AS menegaskan bahwa izin masuk bagi Iran diberikan demi mematuhi kewajiban internasional sebagai pihak tuan rumah. “Sejalan dengan kewajiban kami sebagai negara tuan rumah, delegasi inti rezim Iran akan dapat menghadiri High Level Week Sidang Umum PBB,” ungkap juru bicara Departemen Luar Negeri AS seperti dikutip AFP pada Jumat (18/09/2026).
Kendati diizinkan hadir, jumlah delegasi Iran dilaporkan menyusut dibandingkan dengan pelaksanaan tahun lalu. Mereka juga akan menghadapi pembatasan wilayah perjalanan dan dilarang membeli barang-barang mewah selama berada di New York.
