HARIANEXPRESS, PAMEKASAN – Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan bersama Komisi II DPRD Pamekasan menyurati DPR RI serta Pertamina menyikapi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang kembali terjadi di sejumlah SPBU. Rabu, (02/09/2026)
Langkah koordinasi ini diambil untuk mendorong penyesuaian kebijakan distribusi BBM agar pasokan ke Madura kembali sesuai kebutuhan masyarakat.
Surat resmi telah dikirimkan kepada DPR RI dan Pertamina, dengan harapan dapat membuka agenda koordinasi bersama pihak-pihak terkait.
Moh. Faridi, Anggota Komisi II DPRD Pamekasan, menyatakan bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh pengurangan kuota BBM untuk Pamekasan pada 2026.
Persoalan utama terletak pada pola distribusi atau pengaturan pengiriman BBM ke wilayah Madura.
“Kami sudah bersurat dan berupaya untuk bertemu DPR RI sehingga ada langkah politik yang pada akhirnya bisa mengubah kebijakan nasional itu,” ujar Moh. Faridi (Anggota Komisi II DPRD Pamekasan) kepada Kabar Madura, Rabu (02/09/2026).
“Mengenai BBM itu tidak ada pengurangan kuota di 2026, tetapi memang persoalannya distribusinya yang ditekan atau diatur pengirimannya ke wilayah Madura. Ini kebijakan nasional yang tidak bisa di transendensi oleh kebijakan lokal,” jelas Moh. Faridi (Anggota Komisi II DPRD Pamekasan).
Menurut Faridi, Pertamina di tingkat regional Jawa Timur hanya menjalankan kebijakan teknis pengiriman yang ditentukan dari pusat.
Kondisi tersebut membuat volume pengiriman BBM ke SPBU di Madura tidak dapat langsung disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Bagian Perekonomian Setda Pamekasan masih melakukan penelusuran bersama pihak terkait untuk memastikan penyebab antrean BBM yang meluas.
Kondisi serupa dilaporkan terjadi tidak hanya di Pamekasan, tetapi juga di kabupaten lain di Pulau Madura.
“Menurut informasi, antrian ini juga terjadi di kabupaten sebelah. Mengenai kepastian penyebab antrinya masih dalam penelusuran, jadi mohon untuk bersabar,” ujar Sripuji Harijani (Kepala Bagian Perekonomian Setda Pamekasan).
Antrean BBM kembali terlihat di beberapa SPBU di Pamekasan, bahkan memanjang hingga ke badan jalan.
Situasi ini berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU yang mengalami antrean panjang.
Komisi II DPRD dan Pemkab Pamekasan berharap koordinasi dengan DPR RI serta Pertamina dapat menghasilkan langkah konkret.
Tujuannya adalah mengatasi persoalan distribusi dan menormalkan kembali pasokan BBM di Madura.
