HARIANEXPRESS, BOJONEGORO – Tiga pelajar asal Bojonegoro menerima penghargaan sebagai bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Rabu, (02/09/2026).
Satu pelajar tampil di tingkat nasional, sementara dua lainnya mewakili Provinsi Jawa Timur. Ketiganya merupakan siswa SMAN Taruna 2 Pamong Praja Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono. Apel rutin dilaksanakan di halaman Gedung Putih Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. “Selamat untuk para siswa yang berprestasi, kami bangga dengan capaian ini,” ujar Bupati Wahono.
Reihan Nifan Arkana terpilih sebagai Paskibraka Nasional 2026. Ia menjadi bagian dari pasukan yang bertugas mengibarkan Sang Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara.
Reihan berhasil menembus seleksi dari 119.441 pendaftar, di mana hanya 76 Paskibraka yang terpilih. Sementara itu, Wiraditya Damar Satria dan Sandya Dewi Janitra dipercaya memperkuat Paskibraka Provinsi Jawa Timur 2026.
Wiraditya Damar Satria juga merupakan atlet bola voli yang pernah mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) U-18 di Jakarta pada Mei 2026. Sandya Dewi Janitra mendapat kepercayaan sebagai Komandan Pasukan Paskibraka Jawa Timur 2026.
Dalam apel yang diikuti jajaran ASN Pemkab Bojonegoro, Bupati Setyo Wahono juga berpesan agar aparatur terus meningkatkan kinerja. Ia meminta sinergi, koordinasi, serta kebersamaan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperkuat.
Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi salah satu kunci agar program pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan. Wahono juga mengingatkan agar setiap masukan dan keluhan masyarakat direspons melalui tindakan nyata serta solusi, bukan sikap defensif.
Sebab, masyarakat memiliki hak memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah. Keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya dilihat dari pencapaian target maupun besarnya anggaran yang terserap.
“Apakah anggaran yang sudah dikeluarkan bisa memberikan manfaat atau menambah manfaat, itu yang lebih penting,” jelasnya.
Pemerintah juga perlu melihat dampak setelah program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan, seperti pelatihan UMKM. Pembangunan harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya angka capaian administratif.
