HARIANEXPRESS, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai menata kawasan Taman Rajekwesi agar menjadi ruang publik representatif di gerbang masuk perkotaan dari arah Jetak. (08/09/2026)
Pembenahan menyeluruh tersebut menyasar area seluas kurang lebih 10.000 meter persegi. Salah satu agenda utamanya adalah pendirian gedung serbaguna dua lantai di atas area 1.023 meter persegi guna menunjang kegiatan warga dan sektor ekonomi kerakyatan.
Lantai pertama gedung tersebut direncanakan memuat lobi, teras, Galeri Dekranasda, aula, kantor, ruang kurasi, gudang, mushola, serta toilet pria, wanita, hingga disabilitas. Sementara itu, area lantai dua bakal difasilitasi balkon, toilet, dan sentra kuliner berisi lima unit foodcourt.
Pekerjaan penataan turut mencakup pembenahan lanskap area hijau serta trotoar di bagian utara taman. Langkah perbaikan ini disiapkan agar kawasan tersebut dapat berfungsi lebih nyaman dan rapi bagi para pengunjung.
“Kawasan Taman Rajekwesi perlu ditata kembali karena wilayah itu termasuk pintu masuk masyarakat yang melewati Bojonegoro, salah satu sisi wajah perkotaan. Tentunya tetap mengusung identitas lokal dan ekonomi kerakyatan,” ujar Satito Hadi (Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro) kepada SuaraBojonegoro.com.
Satito Hadi menjelaskan bahwa proyek ini menjadi upaya pemerintah daerah dalam menyediakan sarana publik yang bersih, memadai, dan ramah masyarakat. Keberadaan fasilitas anyar tersebut diharapkan memfasilitasi interaksi sosial sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.
Gagasan peremajaan ruang terbuka ini telah direncanakan sejak tahun 2025 lalu. Pada 7 Mei 2025, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah telah membicarakan rencana penataan tersebut bersama jajaran OPD serta para pedagang setempat dalam forum NGOPI di lokasi taman.
Pemerintah daerah berharap pembaruan tata ruang Taman Rajekwesi dapat menciptakan kesan positif bagi pelintas jalan yang memasuki Bojonegoro. Fasilitas ini ditargetkan mampu menjadi representasi identitas daerah yang berdaya guna secara berkelanjutan.
