HARIANEXPRESS, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan data BKKBN akurat dan perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak otomatis menghentikan bantuan sosial. Sabtu, (05/09/2026)
Klarifikasi tersebut disampaikan Gus Ipul menyusul dinamika data dan keluhan dari masyarakat, termasuk 3.283 warga di Surabaya yang merasa posisi desilnya belum sesuai. Data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN merupakan bagian penting dari konsolidasi data nasional.
Menurut Gus Ipul, data tersebut selanjutnya diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. BPS ditunjuk sebagai pengelola tunggal DTSEN, sementara kementerian dan pemerintah daerah membantu pemutakhiran.
“Data dari BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak ada yang salah. Sama sekali tidak ada yang salah. Data tersebut merupakan bagian dari konsolidasi data secara nasional,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Sabtu (05/09/2026).
Gus Ipul menjelaskan bahwa data kesejahteraan sangat dinamis karena setiap hari terjadi perubahan seperti kelahiran, kematian, perpindahan, pernikahan, serta perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, proses pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Data ini sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah tempat tinggal, menikah, kondisi ekonominya naik, dan ada juga yang turun. Karena itu proses pemutakhiran harus dilakukan terus-menerus,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses konsolidasi data memanfaatkan berbagai sumber dari instansi lain, termasuk data kendaraan bermotor dan pertanahan dari Kementerian ATR/BPN. Integrasi ini bertujuan untuk mencapai gambaran sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat.
Menteri Sosial juga menyoroti bahwa lonjakan atau perubahan pemeringkatan desil yang ditemukan dalam proses konsolidasi akan terus diperbaiki dan dimutakhirkan. Ini dilakukan agar pemeringkatan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.
“Kalau sekarang ada lonjakan-lonjakan, ini sedang diperbaiki, sedang dimutakhirkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama pemeringkatannya semakin sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Terkait penyaluran bansos, Gus Ipul meluruskan anggapan bahwa perubahan desil ke peringkat tinggi otomatis menghapuskan penerima dari daftar bantuan. Penetapan penerima bansos dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan pemutakhiran data dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
“Kalau ditemukan ada desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya langsung dicoret. Masih ada masa sanggah dan masa pemutakhiran untuk penyaluran berikutnya,” jelas Gus Ipul.
Kemensos menyediakan saluran bagi masyarakat untuk memperbaiki data melalui aplikasi Cek Bansos untuk usul atau sanggah. Jalur pemerintah juga tersedia melalui SIKS-NG yang dapat diakses oleh operator data desa, kelurahan, dan dinas sosial.
“Setiap desa dan kelurahan memiliki operator data. Melalui operator inilah usulan pemutakhiran diteruskan untuk diproses,” ujarnya.
Pemerintah tengah memperluas digitalisasi perlindungan sosial agar masyarakat dapat mengajukan diri atau mengusulkan orang lain menerima bansos. Program ini telah diuji coba di Banyuwangi dan diperluas ke 42 kabupaten/kota.
Sistem ini dirancang untuk menguji kelayakan penerima bantuan menggunakan data lintas instansi pemerintah, guna menekan kesalahan sasaran. Masyarakat diajak aktif mengawasi dan memperbaiki data.
“Nanti masyarakat bisa mengajukan usulan, kemudian sistem yang memberikan jawaban apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau belum memenuhi syarat, juga dapat diketahui alasannya karena datanya terhubung dengan berbagai instansi pemerintah,” ungkap Gus Ipul.
“Pemerintah terbuka seluas-luasnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita ingin masyarakat ikut terlibat karena semakin banyak pihak berpartisipasi, data kita akan semakin akurat,” ucap Gus Ipul.
Di Surabaya, sebanyak 3.283 warga telah mengajukan keluhan karena merasa posisi desil dalam DTSEN belum sesuai kondisi mereka hingga awal September 2026. Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya menindaklanjuti keluhan ini dengan verifikasi lapangan.
Posisi desil memiliki dampak nyata karena digunakan sebagai dasar penentuan sasaran program pemerintah, seperti bantuan pendidikan di Surabaya. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 dan 33 Tahun 2026 mengatur bantuan bagi Desil 1 hingga 5 DTSEN.
Data DTSEN Versi 3, per 10 Juli 2026, mencakup sekitar 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga. BPS menjelaskan bahwa desil tidak ditentukan oleh satu indikator, melainkan oleh sejumlah karakteristik kesejahteraan.
Verifikasi lapangan menjadi esensial untuk mencocokkan data administratif dengan kondisi nyata, agar kebijakan tidak didasarkan pada asumsi. Mekanisme koreksi yang cepat, transparan, dan mudah dijangkau sangat dibutuhkan.
Mekanisme pemutakhiran idealnya mencakup tiga lapisan: pembaruan mandiri oleh warga, verifikasi cepat oleh pemerintah daerah, dan pemrosesan pusat yang transparan. Literasi data masyarakat juga perlu diperkuat.
Data yang baik adalah data yang mampu berubah ketika kenyataan berubah. Jika DTSEN dapat bergerak seiring perubahan kehidupan warga, perlindungan sosial akan menjadi lebih tepat sasaran.
