HARIANEXPRESS, JAKARTA – Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Universitas Lampung menemukan unsur dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan oknum dosen berinisial RF. (09/11/2026)
Hasil pemeriksaan terhadap laporan mahasiswi pascasarjana tersebut telah diserahkan kepada pimpinan universitas sebagai dasar pengambilan keputusan. Penanganan kasus ini menjadi perhatian utama tim advokasi kampus.
“Dalam pemeriksaan kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual. Atas dasar itu, PPKPT memberikan rekomendasi kepada pimpinan,” ujar Sukarmin (Tim Advokasi PPKPT Unila) kepada Harian Express, Senin (09/11/2026).
Sukarmin menjelaskan bahwa pihak PPKPT tidak memiliki kewenangan menentukan kesalahan pidana seseorang secara hukum. Meski demikian, temuan tersebut menjadi patokan bagi pimpinan Unila dalam menjatuhkan sanksi administratif.
“Secara normatif, sanksi terberat adalah pemecatan. Tetapi kami tidak secara spesifik merekomendasikan harus ringan, sedang atau berat. Yang jelas telah terjadi pelanggaran dan pelanggaran itu ada sanksinya,” ujar Sukarmin (Tim Advokasi PPKPT Unila) kepada Harian Express, Senin (09/11/2026).
Peristiwa dugaan kekerasan seksual tersebut berawal pada 5 Mei 2026 saat korban menemui RF untuk urusan administrasi akademik. Korban melaporkan adanya perlakuan fisik yang tidak diinginkan dari dosen yang menjabat Ketua Program Studi itu.
Guna melindungi hak akademik korban, kampus telah mengganti RF dari posisinya sebagai dosen pembimbing. Langkah penanganan ini diambil agar korban dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa hambatan.
“Yang kita utamakan adalah perlindungan korban. Hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan sudah kita fasilitasi. Pembimbingnya yang tadinya dosen terlapor sekarang sudah diganti,” ujar Sukarmin (Tim Advokasi PPKPT Unila) kepada Harian Express, Senin (09/11/2026).
Pihak PPKPT Unila juga siap memfasilitasi pendampingan hukum melalui BKBH kampus jika korban memilih melapor ke kepolisian. Pemeriksaan oleh PPKPT ditargetkan selesai dalam jangka waktu maksimal 30 hari.
Selain penanganan perkara utama ini, PPKPT mengonfirmasi masih ada beberapa dugaan laporan lain yang terindikasi masuk dalam ranah penanganan kekerasan perguruan tinggi.
