HARIANEXPRESS, JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo dengan agenda pemeriksaan tiga orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum. (11/11/2026)
Ketiga saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum tersebut terdiri atas Dumatno, ajudan Joko Widodo bernama AKBP Syarif, dan Dian Sandi Utama. Terdakwa Roy Suryo menilai kehadiran para saksi ini sangat penting guna menguji keaslian foto dokumen hingga latar belakang pelaporan.
Terkait saksi Dumatno, Roy Suryo menyebut keterangannya dibutuhkan untuk mencocokkan kemiripan wajah yang terpampang pada dokumen ijazah.
“Tiga orang (saksi) yang pertama harusnya adalah Dumatno. Itu yang fotonya secara software saya bisa pertanggungjawabkan secara software itu 83 persen itu direcognize oleh software, itu adalah sama seperti foto yang ada di ijazahnya Jokowi,” ujar Roy di PN Jaktim, Rabu (11/11/2026).
“Bahkan Resmon waktu itu juga, sebelum dia otaknya berubah, itu waktu itu juga mengatakan hampir 90 persen juga ya, fotonya Dumatno itu adalah foto yang ada di ijazah yang selama ini kita kenal. Nah, itu yang pertama,” sambung dia.
Sementara itu, Roy menyoroti peran AKBP Syarif sebagai saksi kedua yang menjadi sosok pertama pembawa laporan unggahan kepada Joko Widodo.
“Dia (Syarif) adalah orang yang melaporkan kepada Jokowi tiga unggahan pertama kal dan tiga unggahan itu yang paling penting. Satu unggahan dari Eggi Sudjana, dua unggahan dari Balige Academy, tiga unggahan dari Dokter Tifa,” kata Roy.
Roy memastikan materi dalam tiga konten awal tersebut sama sekali tidak mencantumkan keterlibatan namanya.
“Dari tiga itu tidak ada nama Roy Suryo, enggak ada nama saya. Ya, isi menyebut saya saja tidak ada. Dan bahkan dari sidang Jokowi yang minggu yang lalu, jelas betul ketika saya tanya, ‘Pak, dari yang Bapak sebut katanya dihina sehina-hinanya ada ratusan konten itu atau ribuan itu ada nama Roy Suryo enggak?’ ‘Enggak ada’,” ucap Roy.
Menurut Roy, perkara pencemaran nama baik semestinya didasarkan langsung pada pihak yang merasa dirugikan secara pribadi.
“Jadi kalau itu niatnya saja sudah salah, salah. Karena yang namanya fitnah dan pencemaran nama baik itu kan teranukan oleh orangnya, jadi pada Jokowinya. Enggak boleh orang lain punya perasaan kemudian yang melaporkan orang lain lagi,” papar dia.
Adapun saksi ketiga, Dian Sandi Utama, bakal dicecar mengenai asal mula dokumen versi berwarna yang diunggah ke internet pada 1 April 2025. Unggahan tersebut menjadi pangkal polemik sebelum muncul penelitian dari para pihak.
“Karena perkara ini ya itu juga ramai karena unggahan Dian Sandi pada tanggal 1 April tahun 2025. Kalau tidak ada unggahan Dian Sandi yang berwarna ya, yang berwarna, itu tidak akan ada Resmon meneliti, saya meneliti, itu enggak ada,” tutur dia.
Roy menjelaskan bahwa dokumen yang diumumkan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta pada 2022 serta berkas gelar perkara Mabes Polri per 22 Mei hanya berbentuk salinan fotokopi.
“Mabes Polri pun ketika menampilkan pada saat gelar perkara pada tanggal 22 Mei itu pun fotokopi, bukan yang berwarna. Nah jadi, dari mana sih Dian Sandi itu mendapatkan dan tidak bisa kemudian dia lempar enak begitu saja kepada yang disebut sebagai Hyper Poison,” kata dia.
“Apa itu Hyper Poison? Hyper Poison pun di situ menuliskan itu comot dari mana. Lha kalau Hyper Poison saja cuma nyomot, kenapa Dian Sandi bisa menulis ‘Ini saya lakukan yang asli’? Nah nanti akan saya sampaikan di sidang bahwa saya pernah mendengar, dan itu ketika berada dengan saya langsung, waktu itu juga masih ada si Resmon, ada omon-omon, Dian Sandi itu mengatakan dari orang tertentu. Nah, dari orang itu nanti akan kita kejar ya, jangan dia lempar kepada si Hyper Poison,” sambung Roy.
Selain susunan saksi, Roy mempermasalahkan pengunduran jadwal sidang dari rencana semula pukul 09.00 menjadi pukul 10.30 WIB. Keputusan penundaan tersebut disampaikan usai lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan alasan panitera pengganti mengikuti kegiatan lain.
“Tapi ada perkembangan menarik. Pagi ini mendadak kita dengar tahu-tahu yang harusnya diumumkan jam 09.00 itu mendadak diumumkan setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diumumkan ditunda sampai pukul 10.30 diperkirakan dengan alasan panitera pengganti mengikuti suatu acara, tes atau apa, ini menurut saya agak aneh,” ucap Roy.
“Maaf kalau saya berkata agak aneh ya. Karena apa? Kalau itu Ketua Majelis Hakim, Ibu Christina Endarwati, baru kita mungkin oke, maklum ya, atau salah satu dari Majelis Hakim. Ini panitera,” sambung Roy.
Kejanggalan lain yang disoroti oleh terdakwa adalah komposisi tim jaksa di ruang sidang yang dinilai berbeda dari persidangan terdahulu.
“Dan yang kedua, keanehan yang kedua, tolong perhatikan juga. Hampir mostly, mungkin tidak semua, tapi mostly Penuntut Umum yang tadi hadir itu orang-orang yang saya tidak pernah lihat di sidang-sidang sebelumnya,” kata Roy.
“Jadi ada apa ini ya gitu yang terjadi? Jadi menurut saya pasti ada something wrong yang terjadi, tidak sekadar kemudian penundaan ini,” ujarnya.
