HARIANEXPRESS, JAKARTA – DPP PDI Perjuangan menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tidak masuk akal. (11/11/2026)
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menegaskan pengadilan tersebut memiliki fungsi spesifik dalam menguji keputusan pejabat birokrasi. Ia menilai ruang klarifikasi sebelumnya telah diberikan tetapi tidak dimaksimalkan.
“Menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” kata dia kepada wartawan dikutip Rabu (11/11/2026).
“Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” ungkap Deddy.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menegaskan tidak ada ruang hukum tersisa bagi Gibran. Putusan MA dan MK sudah berkekuatan hukum tetap.
“Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat ‘final and binding’, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril memaparkan putusan MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran terhitung sejak diterbitkan pada Agustus 2019. Objek sengketa yang sudah diputus membuat perkara di PTUN tidak lagi relevan.
“Putusan (MA) itu bersifat ‘ex tunc’, membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah. Artinya batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2019 kalau saya tidak salah,” ujarnya.
“Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu. Apalagi yang mau disengketakan?” tutur Yusril.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niat mundur sekaligus membeberkan anjuran Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku diminta membuktikan seluruh riwayat dokumen pendidikannya melalui jalur peradilan.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ujar Gibran usai upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah adanya arahan dari Presiden Prabowo terkait pertarungan di pengadilan tersebut. Menurutnya masukan resmi kepresidenan sepenuhnya merujuk pada analisis Menko Yusril.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda kepada wartawan dikutip Selasa (11/11/2026).
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” jelas dia.
“Iya, karena saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” sambung Syahganda.
