HARIANEXPRESS, JAKARTA – Sebanyak 25 anggota DPR mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik ijazah SMA. Selasa, (10/11/2026).
Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tersebut mencuat lantaran pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres 2024 dipersoalkan. Ketua DPR Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan mengenai adanya dukungan dari sejumlah anggota dewan tersebut.
“Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujar Puan Maharani (Ketua DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pakar Hukum Tata Negara Titi Anggraini menjelaskan bahwa prosedur pemberhentian presiden atau wakil presiden telah tercantum dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Prosedur tersebut harus bergulir melalui tiga lembaga negara secara bertahap.
“Prosesnya tidak bisa dilakukan secara sepihak atau langsung, melainkan harus melalui tiga lembaga secara berurutan: DPR, Mahkamah Konstitusi, lalu MPR,” ujar Titi Anggraini (Pakar Hukum Tata Negara) kepada Harian Express, Selasa (10/11/2026).
Mekanisme diawali dengan pengajuan HMP oleh minimal 25 anggota DPR yang dilengkapi dokumen pendukung. Pembahasan dilanjutkan ke rapat paripurna dan memerlukan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota hadir, dengan kuorum minimal dua pertiga dari total anggota DPR.
Setelah disetujui DPR, usulan tersebut diteruskan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji dugaan pelanggaran secara hukum. Mahkamah Konstitusi memiliki batas waktu maksimal 90 hari untuk memeriksa dan memutuskan permintaan tersebut.
Pembuktian di MK dibatasi pada alasan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat. Selama proses di MK, presiden atau wakil presiden berhak memberi keterangan, mengajukan bukti, dan didampingi penasihat hukum.
“Di luar alasan-alasan itu, tidak bisa dijadikan dasar pemakzulan secara konstitusional,” ujar Titi Anggraini (Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) kepada Harian Express, Selasa (10/11/2026).
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses pemberhentian akan berlanjut ke sidang MPR paling lambat 30 hari setelah usulan diterima. Keputusan MPR wajib dihadiri minimal tiga perempat anggota dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
