Selasa, 17 November 2026
Hot

KKP Minta Dapur MBG Sajikan Menu Ikan Dua Kali Seminggu

KKP mendorong dapur SPPG program Makan Bergizi Gratis menyajikan menu ikan minimal dua kali seminggu sesuai rencana aksi Perpres Nomor 74 Tahun 2026.

Article ad before first paragraph

HARIANEXPRESS, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menyajikan menu ikan minimal dua kali seminggu dalam program Makan Bergizi Gratis. (17/11/2026)

Langkah penyiapan menu ikan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Masyarakat Makan Ikan. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan angka konsumsi ikan serta pemenuhan kecukupan gizi peserta didik.

Pendampingan Dapur dan Standar Suhu Penanganan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pendampingan teknis kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Pendampingan tersebut melibatkan kepala dapur, ahli gizi, serta juru masak agar kualitas olahan tetap aman terjaga.

“Dalam rencana aksinya itu setidak-tidaknya dua kali dalam seminggu dapur itu kita minta untuk mengonsumsi atau memasak ikan,” ujar Budi Yuwono (Direktur Pengolahan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP) di Kantor KKP, Selasa (17/11/2026).

Article ad in the middle of article

Budi Yuwono mengingatkan seluruh pengelola dapur agar senantiasa memperhatikan batas suhu penyimpanan pasokan ikan segar. Menurutnya, standar suhu ideal harus dipertahankan secara disiplin demi menghindari risiko kerusakan bahan pangan.

“Golden temperature-nya itu 4,4 derajat, jangan lewat dari ini. Kalau lewat dari ini nanti bisa berisiko,” ujar Budi Yuwono (Direktur Pengolahan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP) di Kantor KKP, Selasa (17/11/2026).

Penguatan Pasokan Budidaya dan Pelatihan Olahan

Pemerintah juga memperkuat rantai pasokan bahan baku ikan melalui program budidaya tematik pada 40.000 lokasi hingga 2029. Komoditas yang dikembangkan disesuaikan dengan minat masyarakat lokal, seperti lele dan nila di wilayah Jawa.

Para pembudidaya mendapatkan pelatihan khusus untuk mengolah ikan menjadi produk siap masak yang praktis bagi kebutuhan dapur. Skema ini disiapkan untuk mempermudah penyerapan hasil perikanan darat sekaligus mendukung pasokan Makan Bergizi Gratis.

“Gemarikan ini bukan hanya promosi makan ikan. Kita juga kolaborasikan dengan peningkatan produksi hulu, bagaimana menangani ikan dengan baik, termasuk bagaimana mengolah supaya ikan bisa dikonsumsi oleh semua lapisan,” ujar Budi Yuwono (Direktur Pengolahan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP) di Kantor KKP, Selasa (17/11/2026).

Dukungan Ketersediaan Produk Bermutu dan Kemitraan

Kementerian Koordinator Bidang Pangan menekankan pentingnya ketersediaan produk ikan yang aman, berkualitas, serta terjangkau bagi seluruh masyarakat. Aspek distribusi dan keterjangkauan harga menjadi kunci keberhasilan program di lapangan.

“Ajakan konsumsi ini tidak akan cukup apabila pasokan, distribusi, dan keterjangkauannya belum terjamin,” ujar Yanti Permatasari (Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan) kepada Harian Express.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 memuat tiga langkah strategis, mencakup penyediaan ikan bermutu, kemudahan aksesibilitas, dan peningkatan minat konsumsi. Pelaksanaannya memerlukan sinergi erat antarkementerian, lembaga pemerintah, serta jajaran pemerintah daerah.

“Pelaksanaan kebijakan dan rencana aksi yang ada di dalam Perpres ini harus dilakukan secara terpadu, kolaborasi antar pihak, dan tidak berdiri sendiri-sendiri,” ujar Yanti Permatasari (Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan) kepada Harian Express.

Pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota dilibatkan untuk menyukseskan Gerakan Masyarakat Makan Ikan. Langkah kolaboratif ini diharapkan memacu ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan nelayan maupun pembudidaya.

Article ad after last paragraph