HARIANEXPRESS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengingatkan agar persoalan antarkementerian tidak terus-menerus dilimpahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. (17/11/2026)
Yusril menekankan pentingnya koordinasi dan tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Setiap kementerian diminta untuk menghormati kewenangan masing-masing serta mencari solusi bersama.
“Saya tidak ingin persoalan antarkementerian akhirnya kembali ke meja presiden hanya karena kita tidak bersedia mengambil tanggung jawab,” ujar Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa (17/11/2026) kepada Harian Express.
“Kalau semuanya berhenti pada berita acara dan kesimpulan rapat, maka fungsi koordinasi belum dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya,” ungkap Yusril Ihza Mahendra kepada Harian Express.
Kemenko Kumham Imipas memiliki tugas untuk menyinkronkan kebijakan serta membantu menyelesaikan masalah antar-kementerian tanpa mengambil alih kewenangan teknis. Penyelarasan tersebut dilakukan melalui penyusunan rekomendasi hukum dan HAM.
“Karena masalah hukum menyangkut semua kementerian, masalah HAM juga menyangkut semua kementerian dan lembaga,” kata Yusril Ihza Mahendra kepada Harian Express.








