HARIAN EXPRESS, JAKARTA – Pemerintah menerapkan pemungutan pajak perdagangan melalui sistem elektronik untuk menciptakan persaingan usaha yang seimbang antara bisnis konvensional dan toko online. (16/11/2026)
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa transaksi jual beli melalui platform digital membutuhkan perlakuan perpajakan yang setara dengan perdagangan fisik. Kebijakan perpajakan yang seimbang diharapkan dapat mencegah ketimpangan persaingan di antara kedua sektor bisnis tersebut.
Suahasil memberikan contoh pembelian barang harian seperti tisu yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11 persen di toko konvensional. Sementara itu, barang serupa di toko online yang belum memungut pajak belum dikenakan beban perpajakan tersebut.
“Kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional, ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online, tidak ada PPN-nya. Sehingga menjadi tidak level playing field,” ujar Suahasil Nazara (Menteri Keuangan) di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan bahwa pemungutan pajak perdagangan melalui sistem elektronik menjadi esensi utama pemerintah dalam menjaga kesetaraan arena bermain bisnis.
“Jadi, menjaga level playing field ini esensi dari PMSE yang sedang mulai diterapkan,” ujar Suahasil Nazara (Menteri Keuangan) di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa aturan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 PMSE berlandaskan pada PMK Nomor 37 Tahun 2026. Regulasi tersebut secara resmi telah mulai berlaku sejak 1 Oktober 2026.
Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut pajak transaksi digital tersebut. Keempat platform yang ditunjuk yaitu Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.
Bimo menjelaskan bahwa penyetoran pembayaran pajak dijadwalkan pada 15 November 2026. Selanjutnya, pelaporan surat pemberitahuan dilakukan pada 20 November 2026.
“Jadi mohon ditunggu, nanti kami akan sampaikan figurnya secara lebih tepat,” ujar Bimo Wijayanto (Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan) di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).








