HARIANEXPRESS, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan lahan seluas 30 hektare di wilayah Patean demi menyokong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau Madura. (22/09/2026)
Komitmen nyata ini diutarakan oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, ketika menerima audiensi dari Tim Karsana Muda Madura (KAMURA). Pertemuan ketiga yang digelar di Ruang VIP Pasebhan Agung, Rumah Dinas Bupati tersebut menjadi wadah pembahasan pengusulan kawasan ekonomi khusus tersebut.
Bupati Fauzi menekankan bahwa usulan mengenai KEK Tembakau tidak boleh berhenti sebatas wacana saja. Menurutnya, diperlukan tindakan nyata dan kolaborasi yang solid antarwilayah di Madura demi merealisasikan program ini.
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh proses pengusulan KEK Tembakau Madura. Ini harus menjadi ikhtiar bersama untuk memperkuat ekonomi dan potensi tembakau di Madura,” ujar Achmad Fauzi Wongsojudo (Bupati Sumenep) di Sumenep, Selasa, 22 September 2026.
Saat audiensi berlangsung, Bupati didampingi oleh pimpinan dari Diskoperindag, Dinas PUTR, Dinas PKP, Sekretaris Bappeda, serta DPMPTSP Sumenep. Kehadiran para kepala dinas teknis ini ditujukan untuk mematangkan keselarasan administrasi dan kajian teknis penyediaan lahan.
“Sumenep siap menyiapkan lahan sekitar 30 hektare di Patean. Tentu kesiapan ini harus disinergikan dengan kajian dan tahapan sesuai ketentuan,” tegas Achmad Fauzi Wongsojudo (Bupati Sumenep) di Sumenep, Selasa, 22 September 2026.
Selain mempersiapkan urusan lahan, Fauzi juga mengingatkan Tim KAMURA agar segera meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menilai keselarasan langkah di antara empat kabupaten di Madura sangat krusial dalam memperjuangkan gagasan ini.
“Kami meminta Tim KAMURA aktif berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Pemerintah kabupaten di Madura perlu satu langkah dalam memperjuangkan usulan ini agar tidak berhenti di tataran gagasan,” katanya kepada JNN.co.id.
Sebagai langkah konkret, Tim KAMURA berencana memfasilitasi pertemuan bersama antara Pemprov Jatim, OPD teknis, beserta empat kepala daerah di Madura. Agenda tersebut dirancang untuk mengkaji kesiapan daerah sebelum berkas usulan resmi diserahkan kepada Dewan Nasional KEK.
