HARIANEXPRESS, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang setelah tertahan selama 18 tahun di DPR. Aturan baru tersebut mencakup perampasan aset yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya. (19/11/2026)
Keputusan tersebut disahkan melalui Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman.
Sebelum mengambil keputusan, Puan Maharani menyoroti perjalanan panjang rancangan undang-undang tersebut di parlemen. Dia menegaskan bahwa pengesahan aturan ini murni terlaksana dengan baik dan bukan akibat dari desakan pihak tertentu.
“Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah, insya Allah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang,” ujar Puan Maharani kepada Harian Express.
“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” lanjut Puan Maharani kepada Harian Express.
Proses penyusunan aturan ini juga melibatkan partisipasi publik yang bermakna melalui 87 kegiatan rapat dengar pendapat serta kunjungan kerja ke berbagai wilayah. Seluruh rangkaian tersebut dilakukan untuk memastikan regulasi baru ini tidak tumpang tindih dengan KUHP dan KUHAP.








