HARIANEXPRESS, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG lewat Perpres Nomor 17 Tahun 2026 demi perkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik. Senin, (26/10/2026)
Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa aturan tersebut membuka peluang pengadaan melalui skema G-to-G dan G-to-B.
“Perpres ini adalah sebagai babak baru dalam sistem pengadaan crude, BBM, dan LPG bagi negara kita,” ujar Bahlil kepada Harian Express di Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).
Sebelumnya, transaksi pengadaan bertumpu pada mekanisme B-to-B yang memakan waktu lama serta memicu risiko hilangnya pasokan bagi Pertamina. Melalui cara baru ini, pemerintah bisa menunjuk negara pemasok secara langsung dan menugaskan badan layanan umum untuk mengurus kesepakatan tersebut.
“Geopolitik sampai sekarang masih belum menentu. Kita tidak bisa meramalkan kapan ketegangan di Timur Tengah akan berakhir,” kata Bahlil kepada Harian Express di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk menyusun langkah antisipasi dan mencari sumber alternatif pasokan energi. Bahlil menambahkan bahwa impor minyak mentah kini tidak lagi diambil dari kawasan Timur Tengah.
