HARIANEXPRESS, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak ratusan pejabat di Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Pajak. Kamis, (10/09/2026)
Perombakan tersebut mencakup pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, serta unit organisasi non-eselon Kemenkeu. Kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/2026.
Purbaya menyatakan bahwa rotasi dan mutasi ini merupakan langkah penyegaran organisasi agar institusi bergerak lebih adaptif. Sekitar 50 pegawai eselon II dan 350 pegawai eselon III di lingkungan Kemenkeu turut mengalami perombakan posisi.
“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi atau perubahan tempat bekerja, tetapi merupakan bagian dari proses organisasi untuk memastikan Kementerian Keuangan terus bergerak, beradaptasi, dan bekerja semakin baik,” ujar Purbaya di Gedung Kemenkeu, Kamis (10/9/2026).
“APBN harus bekerja lebih cepat untuk perekonomian, penerimaan harus semakin kuat tanpa menambah beban baru kepada masyarakat, belanja harus lebih efektif, sistem perpajakan harus dibenahi, dan semua itu harus dilakukan dengan tetap menjaga disiplin fiskal,” tegas Purbaya di Kemenkeu, Kamis (10/9/2026).
Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa implementasi sistem Coretax berdampak positif pada penguatan basis data perpajakan. Sistem ini berhasil menambah basis pajak sekitar 2 juta tambahan dibandingkan periode sebelumnya.
“Sudah semakin luas dan bisa menambah basis pajak setidaknya sekitar 2 juta basis pajak tambahan dibandingkan periode tahun sebelumnya,-2026,” ujar Bimo kepada Warta Ekonomi, Kamis (10/9/2026).
Kinerja penerimaan negara pada semester I-2026 tercatat mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 21,4 persen secara tahunan dengan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.187,8 triliun.
