HARIANEXPRESS, JAKARTA – Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban memproses delapan permohonan pelindungan saksi terkait perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kamis, (12/11/2026).
Permohonan Perlindungan Saksi
LPSK masih melakukan penelaahan terhadap seluruh berkas permohonan pelindungan yang masuk tersebut. Aspek pentingnya keterangan serta tingkat ancaman menjadi pertimbangan utama sesuai Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026.
“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator,”
Sri Suparyati (Wakil Ketua LPSK) menyampaikan hal tersebut melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pihaknya juga berkoordinasi dengan penyidik untuk mendalami kebutuhan pelindungan para saksi.
Daftar Tersangka dan Peran
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara penyadapan ilegal ini. Empat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi (EH), dan Irjen Ahrie Sonta (AS).
Jenderal LSP diduga memberikan perintah penentuan target penyadapan secara lisan atau WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring. Selain itu, LSP juga bertindak sebagai penerima hasil akhir penyadapan.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,”
Suyudi Ario Seto (Kapolri Jenderal) membeberkan hal tersebut saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rangkaian Pembagian Tugas
Tersangka SU diduga bertindak sebagai dewan penasihat monitoring center Polri periode 2021 hingga Oktober 2026. SU menyetujui pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan analisis kepada LSP.
Tersangka EH diduga menerima perintah penyadapan dari SU untuk diteruskan tanpa disertai surat permohonan penyidik. Masa tugas EH sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring berlangsung pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
Tersangka AS diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator pada periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. AS juga dilaporkan memerintahkan tindakan pengawasan serta menyampaikan hasilnya kepada LSP.
