Jumat, 13 November 2026
Hot

Peran 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden Terungkap

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran empat jenderal tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di DPR.

Article ad before first paragraph

HARIANEXPRESS, JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran empat jenderal tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. (12/11/2026)

Keterangan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR di Jakarta. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan empat orang perwira sebagai tersangka kasus tersebut.

“Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS,”

ujar Jenderal Suyudi Ario Seto (Kapolri) di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Article ad in the middle of article

Empat tersangka yang ditetapkan adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi (EH), dan Irjen Ahrie Sonta (AS). Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aksi penyadapan tersebut.

Mantan Kapolri Jenderal LSP diduga memberikan instruksi serta menentukan sasaran penyadapan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Ahrie Sonta. Selain itu, LSP bertindak sebagai penerima hasil akhir dari penyadapan tersebut.

“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,”

ujar Jenderal Suyudi Ario Seto (Kapolri) di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sementara itu, SU yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 bertindak sebagai dewan penasihat monitoring center. Ia memberikan persetujuan pelaksanaan dan meneruskan laporan harian serta analisis penyadapan kepada LSP.

Tersangka EH yang menjabat Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 menerima perintah dari SU. Ia kemudian menyetujui penyadapan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan resmi dari penyidik.

Adapun AS selaku Plt. Kepala Bagian Monitoring periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 meneruskan perintah LSP kepada operator. AS juga menyampaikan hasil penyadapan, memerintahkan pemantauan, serta menghilangkan barang bukti.

“Selain itu AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,”

ujar Jenderal Suyudi Ario Seto (Kapolri) di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Article ad after last paragraph