HARIANEXPRESS, JAKARTA – Krisis Bahan Bakar Minyak bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kota Makassar memicu antrean panjang kendaraan dalam sepekan terakhir. (15/09/2026)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membantah kelangkaan pasokan menjadi pemicu utama antrean tersebut. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan stok BBM di terminal penyimpanan Makassar masih mencukupi dan distribusi berjalan normal.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan lonjakan konsumsi terjadi karena masyarakat beralih dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat disparitas harga yang tinggi. Kondisi ini diperparah dengan indikasi kendaraan yang dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar serta aksi saling mendahului antrean.
“Masalahnya sekarang, adalah banyak orang awalnya tidak memakai subisidi, kemudian shifting ke subsidi, ini karena harganya melonjak. Itulah yang terjadi sebagian di Makassar. Ini karena Unhas kan, harus kita masuk juga ini bagian Makassar,” ujar Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin kemarin.
“Dan ternyata Bapak, Ibu semua, saya minta tolong kerja sama sama Kepolisian, itu adalah ada sebagian shifting, tapi jauh lebih dari itu adalah ada mobil-mobil Pajero, mobil-mobil truk, bikin tangki gede, besar, sampai 700 liter 1 ton, isi minyak di situ,” ujar Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin kemarin.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya mengeluarkan aturan pembelian BBM bersubsidi menggunakan sistem ganjil genap berdasarkan surat dinas ESDM tertanggal 12 September 2026. Aturan pembatasan ini berlaku pada 13-20 September 2026 guna mengurai kemacetan dan antrean di SPBU.
Pengemudi ojek daring dan taksi online di Makassar akhirnya mendapat pengecualian khusus dari aturan ganjil genap tersebut setelah menyampaikan aspirasi. Senior Supervisor Commrel Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Okky Aditya Wibowo menyampaikan pengemudi dapat langsung mengisi BBM dengan menunjukkan aplikasi serta atribut resmi.
“Kami sampaikan untuk teman-teman ojol pengisian di SPBU bisa langsung mengisi tanpa aturan ganjil genap, tapi wajib menunjukkan aplikasi dan atribut ojolnya,” ujar Okky Aditya Wibowo di Makassar, Senin.
Dampak dari krisis pasokan ini juga dirasakan pada sektor pendidikan dan perkantoran di Makassar dengan diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh bagi siswa serta kerja dari rumah bagi ASN pada 12 hingga 19 September 2026. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pihaknya bersama TNI dan Polri terus mengawal penindakan terhadap distributor ilegal dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Kami bersama TNI beserta aparat kepolisian terus menyisir dan mengejar pelanggaran penyalahgunaan, termasuk distributor ilegal BBM subsidi (dijual) ke industri yang bukan peruntukannya,” ujar Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menurut Antara.
