HARIANEXPRESS, JOMBANG – Penulis Faizuddin FM menyampaikan catatan kritis mengenai kualitas demokrasi di Kabupaten Jombang dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional. (13/09/2026)
Ia menyoroti bahwa esensi demokrasi yang sebenarnya tidak berhenti setelah pemungutan suara di bilik suara selesai dilakukan. Menurutnya, ujian nyata dari sistem ini terletak pada bagaimana pemerintah daerah dan DPRD merespons pengaduan masyarakat sehari-hari.
Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan birokrasi yang responsif dan wakil rakyat yang benar-benar hadir untuk mengatasi persoalan publik. Pemerintah daerah diharapkan tidak bersikap antipati atau menghindari kritik yang disampaikan oleh warga negara.
Selain itu, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kepentingan konstituen. Anggota dewan dilarang hanya aktif mendekati rakyat saat kontestasi politik untuk mencari perolehan suara semata.
Faizuddin memperingatkan adanya bahaya besar jika masyarakat Jombang mulai apatis dan memilih diam karena merasa aspirasi mereka tidak pernah didengar. Sikap diam tersebut dinilai sebagai indikasi melemahnya kekuatan demokrasi secara perlahan di tengah kehidupan berbangsa.
Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem demokrasi diukur dari seberapa jauh masyarakat merasa dilayani, dilindungi, dan dihargai. Evaluasi yang jujur terhadap kekurangan yang ada merupakan langkah awal yang krusial untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
