HARIANEXPRESS, LEBAK – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong penguatan pendataan dari tingkat desa agar warga rentan dapat segera terjangkau program dan bantuan pemerintah. (03/11/2026)
Gus Ipul menyampaikan bahwa kondisi warga yang membutuhkan perlindungan perlu diketahui lebih awal agar penanganannya tidak harus menunggu viral di media sosial. Sebagian kasus warga terlantar atau anak-anak di jalan seringkali luput dari penanganan karena belum tercatat dalam data resmi pemerintah.
“Kalau itu bisa kita ketahui lebih cepat, maka kita bisa kolaborasi untuk memberikan dukungan, memberikan perlindungan sosial,” ujar Saifullah Yusuf saat menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis Identitas Kependudukan Digital (IKD), Perlinsos, dan PBI JK secara daring melalui Zoom pada Selasa, 3 November 2026, kepada Harian Express.
Ia menekankan peran penting perangkat RT/RW, kelurahan, dan operator data untuk memastikan kondisi warga tercatat sesuai kenyataan. Keterlibatan pihak desa diperlukan karena pemerintah pusat tidak dapat memantau setiap keluarga secara langsung.
“Jangan sampai ada warga-warga kita yang seharusnya mendapatkan perlindungan tapi luput dari program-program pemerintah,” ujar Saifullah Yusuf kepada Harian Express.
Kemensos juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional melalui jalur formal maupun partisipasi warga. Masyarakat dapat mendaftar melalui agen Perlinsos Digital untuk membantu warga yang belum memiliki akses atau pemahaman layanan digital.
Dalam peninjauan dasbor Perlinsos Digital, tercatat sebanyak 83.922 kepala keluarga di Kabupaten Lebak telah terdaftar dari total 515.195 kepala keluarga. Jumlah agen Perlinsos di wilayah tersebut mencapai 3.684 orang dengan 2.023 orang yang aktif.
“Data kita ke depan harus sama. Yang dipegang oleh Pak Lurah, yang dipegang oleh bupati, wali kota, yang dipegang oleh menteri, itu sama datanya,” ujar Saifullah Yusuf kepada Harian Express.
