HARIANEXPRESS, TANGERANG – Menteri Perhubungan memantau kondisi operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Minggu (06/09/2026). (Foto : Dok.menhub)
Jakarta, MCI News – Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah mengganggu operasional penerbangan di sejumlah bandara, berdampak pada sekitar 150.000 penumpang. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keselamatan penerbangan adalah prioritas utama, sehingga bandara yang terdampak abu vulkanik akan ditutup sementara.
Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terus memantau aktivitas vulkanik dan pergerakan abu vulkanik yang berpotensi memengaruhi ruang udara. Pemerintah tidak akan memaksakan operasional penerbangan jika kondisi abu vulkanik masih membahayakan. “Apabila memang seperti tadi, masa sebaran masih banyak, kemudian paper test-nya masih positif, maka kami tidak akan memaksakan bandara tersebut dibuka atau pengoperasian pesawat dilakukan,” ujar Menhub Dudy saat memantau langsung Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (06/09/2026).
Berdasarkan NOTAM A3348/26, Bandara Soekarno-Hatta mengalami penutupan sementara pada pukul 13.23 hingga 17.30 WIB akibat sebaran abu vulkanik Gunung Krakatau. NOTAM ini menggantikan NOTAM A3346/26 dan menjadi dasar pemberlakuan langkah keselamatan penerbangan.
Selain Bandara Soekarno-Hatta, bandara lain yang juga ditutup sementara meliputi Halim Perdanakusuma, Radin Inten II Lampung, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas, dan Atung Bungsu. Gangguan ini berdampak pada 467 penerbangan, terdiri dari 58 penerbangan internasional dan 409 penerbangan domestik, yang mengakibatkan sekitar 150.000 penumpang terdampak.
Menhub Dudy menginstruksikan maskapai untuk segera memberikan informasi kepada penumpang mengenai perubahan jadwal, pembatalan, atau pengalihan penerbangan. Ia juga menekankan pentingnya maskapai menjamin hak penumpang, termasuk pengembalian tiket sesuai ketentuan yang berlaku. “Airlines untuk segera menyampaikan kepada para penumpang supaya mereka tidak menunggu terlalu lama. Mengingat kondisinya juga belum bisa kita prediksi sampai kapan. Yang paling penting bahwa hak-hak mereka untuk pengembalian tiket itu harus dijamin oleh para airlines supaya mereka tidak menunggu. Karena memang ada banyak penumpang yang masih berharap bahwa mereka masih bisa terbang. Namun dengan kondisi yang bisa teman-teman saksikan bahwa kemungkinan tidak dalam waktu dekat kita bisa membuka bandara. Kita akan membuka kalau memang kita jamin bahwa kondisi keselamatan itu sudah bisa kita ketahui dengan pasti,” kata Menhub Dudy.
Pemerintah juga mempertimbangkan pengalihan penerbangan ke bandara lain seperti Kertajati, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta, menyesuaikan kondisi operasional dan perkembangan penyebaran abu vulkanik. Operator penerbangan diminta menyiapkan petugas dan saluran informasi untuk membantu penumpang yang terdampak.
Masyarakat yang berencana bepergian melalui bandara terdampak disarankan untuk tidak datang selama masa penutupan dan memantau informasi terbaru dari maskapai. Sementara itu, operasional angkutan penyeberangan lintas Merak-Bakauheni masih berjalan normal. Pemerintah terus mengawasi kondisi cuaca, perairan, keselamatan pelayaran, serta potensi dampak sebaran abu vulkanik terhadap pengguna jasa dan awak kapal. “Merak masih beroperasi. Terhadap gelombang, sampai sejauh ini belum ada laporan yang mengatakan bahwa kita harus menghentikan operasionalnya. Namun dampak daripada sebaran abu perlu kita perhatikan dengan baik dan kita cermati. Apabila ternyata sebaran debu ini sangat berpengaruh kepada kesehatan para penumpang maupun awak, agar tidak dipaksakan melaksanakan operasi penyebrangannya,” ujar Menhub Dudy.
Kementerian Perhubungan mengimbau operator kapal dan pengelola pelabuhan untuk tetap menjalankan prosedur keselamatan, termasuk memeriksa kondisi cuaca, perairan, kapal, awak, fasilitas pelabuhan, dan pelayanan kepada pengguna jasa. Keputusan operasional akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi abu vulkanik dan aspek keselamatan masyarakat.
