BEM Malang Raya Desak Polisi Ungkap Kematian Mahasiswa UB

Heri Purwadyo Penulis | Ipnu Subroto Editor

HARIANEXPRESS, BATU – BEM Malang Raya mendesak kepolisian segera mengungkap kasus kematian misterius mahasiswa Universitas Brawijaya berinisial KHK di Kota Batu yang belum tuntas, Sabtu (12/9/2026).

Penyebab tewasnya mahasiswa program S3 Fakultas Biologi tersebut tak kunjung terungkap meskipun peristiwa itu telah berlalu selama sembilan bulan lebih. Koordinator BEM Malang Raya, Muhamad Fauzi, mengkritik proses penanganan hukum oleh aparat kepolisian setempat yang dinilai berjalan sangat lambat.

“Kami mendesak kepolisian agar segera mengungkap kasus ini” ujar Muhamad Fauzi, Koordinator BEM Malang Raya.

Jasad KHK awalnya ditemukan mengapung di aliran Sungai Clumprit, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu pada 20 November 2025 silam. Kecurigaan merebak setelah sejumlah barang berharga milik korban dilaporkan hilang di lokasi kejadian perkara.

“Dari sudut pandang kami di BEM Malang Raya, memang ada beberapa alasan kuat mengapa kematian almarhum KHK ini tidak bisa dilihat sebagai kasus biasa. Kasus ini butuh atensi hingga ke tingkat Polda Jatim maupun Mabes Polri, syukur-syukur tuntutan kita yang paling diatensi” ujar Muhamad Fauzi, Koordinator BEM Malang Raya.

Fauzi menambahkan bahwa lambannya pengusutan perkara ini memicu ketidakpercayaan mahasiswa terhadap kinerja Polres Batu. Aliansi mahasiswa mengkhawatirkan komitmen penegak hukum setempat dalam menyelesaikan perkara kematian KHK tersebut.

“Kami menilai kasus terlalu berlarut-larut sehingga muncul kejanggalan dari kita untuk kasus ini. Kami berharap kasus ini bisa dilihat ataupun diambil oleh pihak Polda ataupun Mabes karena ketidakpercayaan kami terhadap Polres Batu” kata Muhamad Fauzi.

Menindaklanjuti ketidakjelasan kasus, BEM Malang Raya menuntut Kapolda Jawa Timur untuk mengevaluasi sekaligus mencopot Kapolres Batu dari posisinya. Langkah pencopotan tersebut dipandang krusial sebagai bentuk tanggung jawab manajerial kepemimpinan kepolisian.

Mereka juga mendesak pelibatan Kompolnas, Ombudsman, dan ahli forensik untuk mengawasi tim penyidikan gabungan bentukan Polda Jatim. Kepolisian turut didesak untuk menyampaikan laporan perkembangan penyelidikan kasus secara transparan kepada publik serta pihak keluarga korban.