HARIANEXPRESS, NGANJUK — Di tengah tantangan fiskal yang menekan ruang pembangunan daerah, Kabupaten Nganjuk justru menunjukkan wajah optimisme. Ketika sebagian program pembangunan harus beradaptasi akibat efisiensi anggaran, roda pembangunan di berbagai sektor tetap bergerak melalui kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat.
Di balik perubahan itu, terdapat peran penting sinergi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI Angkatan Darat melalui Kodim 0810/Nganjuk. Bukan sekadar sebagai pendukung kegiatan pembangunan, TNI hadir melalui pendekatan pembinaan teritorial yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian.
Bagi TNI AD, pembangunan wilayah tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana menghadirkan solusi atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Mulai dari ketahanan pangan, konektivitas antarwilayah, kebutuhan air bersih, hingga peningkatan kualitas hunian warga.
Di bawah kepemimpinan Letkol Arh M. Taufan Yuda Bakti, Kodim 0810/Nganjuk bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk membangun pola kerja yang mengedepankan kolaborasi dan kecepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketika Anggaran Terbatas, Kolaborasi Menjadi Kekuatan
Tahun 2026 menjadi periode penuh tantangan bagi banyak daerah, termasuk Nganjuk. Penyesuaian anggaran membuat pemerintah daerah harus melakukan berbagai strategi agar program prioritas tetap berjalan.
Namun keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, TNI AD, dan berbagai unsur masyarakat, sejumlah kebutuhan dasar warga tetap dapat dijawab melalui pendekatan yang lebih efektif.
Dalam perspektif pembinaan teritorial, keberhasilan pembangunan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan membaca kebutuhan masyarakat, membangun komunikasi, dan menghadirkan solusi secara bersama-sama.
Pendekatan inilah yang kemudian terlihat dalam berbagai program yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Nganjuk.
Menjaga Nganjuk sebagai Lumbung Pangan
Sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pertanian seperti bawang merah, jagung, dan padi, sektor pangan menjadi salah satu perhatian utama.
Melalui jaringan Babinsa yang tersebar di wilayah, TNI AD turut berperan dalam mendukung stabilitas sektor pertanian, terutama memastikan berbagai kebutuhan petani dapat berjalan lebih baik.
Pendampingan dilakukan mulai dari tingkat produksi hingga distribusi.
Ketersediaan bibit dan pupuk menjadi salah satu perhatian agar petani dapat menjalankan musim tanam secara optimal. Di sisi lain, upaya menjaga kestabilan harga hasil pertanian menjadi bagian penting agar petani tetap mendapatkan nilai ekonomi yang layak.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah harga gabah yang berada pada kisaran Rp6.500 hingga Rp8.000 per kilogram. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi petani untuk memperoleh hasil yang lebih baik, sekaligus menjaga keseimbangan harga pangan bagi masyarakat.
Tidak hanya berhenti pada aspek produksi, dukungan terhadap sektor pertanian juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi.
Dari Sawah Tadah Hujan Menuju Pertanian Produktif
Di beberapa wilayah Nganjuk, persoalan utama pertanian bukan hanya mengenai produksi, tetapi juga ketersediaan air.
Melalui program pembangunan sumur bor dan sistem pompanisasi, sejumlah lahan pertanian yang sebelumnya bergantung penuh pada curah hujan mulai mengalami perubahan.
Salah satunya berada di wilayah Ngeluyu dan Desa Genjeng.
Dengan dukungan sistem pengairan, lahan seluas sekitar 9 hektare yang sebelumnya hanya mampu menghasilkan panen dua kali dalam setahun kini memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas hingga tiga sampai empat kali panen.
Bagi petani, perubahan tersebut bukan hanya persoalan angka produksi.
Ketersediaan air memberikan kepastian dalam merencanakan musim tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan membuka peluang bagi generasi muda untuk kembali melihat sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan.
Jembatan Perintis Garuda, Membuka Jalan bagi Ekonomi Desa
Selain sektor pangan, persoalan akses menjadi tantangan lain yang selama ini dihadapi masyarakat.
Di sejumlah wilayah, keterbatasan infrastruktur penghubung membuat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga menjadi tidak optimal.
Melalui program Jembatan Perintis Garuda, kebutuhan konektivitas tersebut mulai dijawab.
Dari rencana pembangunan 11 jembatan, sebanyak 10 telah diselesaikan dan satu lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Program tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu harus dimulai dari proyek besar. Terkadang, sebuah jembatan sederhana yang menghubungkan dua wilayah dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat.
Salah satu contohnya adalah Jembatan Bagor Wetan sepanjang 60 meter yang menghubungkan wilayah Kecamatan Sukomoro dan Rejoso.
Jembatan tersebut menjadi jalur penting bagi aktivitas masyarakat, terutama dalam mendukung distribusi hasil pertanian.
Sementara itu, di lokasi lain, pembangunan jembatan dengan panjang lebih pendek justru memberikan dampak sosial yang sangat besar.
Sebelumnya, warga harus melewati jalur sulit, bahkan turun ke dasar sungai dengan kedalaman sekitar empat meter atau menggunakan jembatan bambu yang memiliki risiko keselamatan.
Ketika musim hujan tiba, masyarakat harus memutar hingga empat kilometer untuk mencapai tujuan.
Kini, akses tersebut berubah.
Anak-anak lebih mudah menuju sekolah, petani lebih mudah membawa hasil produksi, dan aktivitas ekonomi warga menjadi lebih lancar.
TNI Manunggal Air, Menjawab Kebutuhan Dasar Masyarakat
Air bersih menjadi kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat.
Di Kecamatan Ngetos, khususnya Desa Klodan dan Kepel, persoalan ketersediaan air bersih selama bertahun-tahun menjadi tantangan bagi warga.
Melalui program TNI Manunggal Air, pembangunan jaringan pipanisasi dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan pembangunan jaringan sepanjang sekitar 4 kilometer dan 3 kilometer di medan yang tidak mudah, akses air bersih kini dapat menjangkau sekitar 1.200 jiwa.
Bagi masyarakat, air bukan sekadar fasilitas.
Air berkaitan langsung dengan kesehatan keluarga, aktivitas rumah tangga, hingga kualitas kehidupan sehari-hari.
Kehadiran program tersebut menunjukkan bagaimana pendekatan teritorial TNI AD menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Bedah Rumah dan Konsep Efisiensi yang Memberi Nilai Lebih
Selain air bersih, peningkatan kualitas hunian warga juga menjadi perhatian melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dengan dukungan anggaran sekitar Rp20 juta per rumah, program tersebut mampu menghasilkan kualitas pembangunan yang lebih optimal karena melibatkan tenaga personel TNI dalam proses pengerjaan.
Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan material bangunan.
Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip efisiensi dalam pembangunan berbasis gotong royong.
Bukan hanya membangun rumah, tetapi menghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dampak Pembangunan Terlihat dalam Pertumbuhan Ekonomi
Berbagai intervensi di tingkat masyarakat tersebut kemudian memberikan dampak yang lebih luas terhadap dinamika ekonomi daerah.
Peningkatan produktivitas pertanian, kemudahan akses transportasi, serta stabilitas kebutuhan dasar masyarakat menjadi faktor yang mendukung pergerakan ekonomi lokal.
Berdasarkan data ekonomi Kabupaten Nganjuk Semester I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 6,1 persen, dengan pertumbuhan triwulan II sebesar 6,25 persen.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar Rp40 triliun, sementara pendapatan per kapita berada pada kisaran Rp35 juta per tahun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung memiliki efek berantai terhadap aktivitas ekonomi.
Ketika hasil pertanian lebih mudah didistribusikan, akses masyarakat semakin terbuka, dan kebutuhan dasar lebih terpenuhi, maka roda ekonomi lokal ikut bergerak.
Pembinaan Teritorial, Membangun Kedekatan dengan Rakyat
Bagi TNI AD, keberhasilan pembangunan wilayah bukan hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang berdiri.
Lebih dari itu, keberhasilan terlihat ketika masyarakat merasakan manfaat secara langsung.
Konsep pembinaan teritorial menempatkan kedekatan antara TNI dan rakyat sebagai fondasi utama.
Melalui komunikasi, pendampingan, dan kerja bersama berbagai pihak, TNI AD berupaya menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di Nganjuk, sinergi antara Kodim 0810/Nganjuk dan pemerintah daerah menunjukkan bagaimana kolaborasi dapat menjadi kekuatan ketika menghadapi keterbatasan.
Nganjuk dan Model Sinergi Pembangunan dari Tingkat Desa
Apa yang terjadi di Nganjuk memberikan gambaran bahwa pembangunan tidak selalu bergantung pada besarnya sumber daya.
Dengan koordinasi yang baik, pemetaan kebutuhan yang tepat, dan semangat gotong royong, keterbatasan dapat diubah menjadi peluang.
Dari sawah petani hingga jalan desa, dari kebutuhan air hingga rumah warga, setiap program memiliki satu tujuan yang sama: meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Jembatan yang menghubungkan wilayah, air yang mengalir ke rumah warga, serta lahan pertanian yang semakin produktif menjadi simbol bahwa pembangunan bukan hanya tentang angka, tetapi tentang perubahan nyata yang dirasakan manusia.
Melalui semangat Kemanunggalan TNI-Rakyat, Nganjuk menunjukkan bahwa ketika pemerintah daerah dan TNI AD berjalan dalam satu arah, pembangunan dapat terus bergerak.
Bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi membangun harapan.
