HARIANEXPRESS, BLITAR – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin melontarkan pesan tegas yang meminta para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang baru dilantik untuk berani mengambil risiko dalam menjalankan tugas pemerintahan atau memilih mundur, Selasa (18/8/2026).
Mas Ibin mendesak para birokrat untuk memiliki keberanian dalam mengambil risiko saat menjalankan tugasnya. Apabila ada pejabat yang merasa tidak mampu menanggung beratnya tanggung jawab jabatan, ia mempersilakan untuk mengundurkan diri.
Pesan ini disampaikan di tengah kondisi tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin kompleks dan penuh tantangan. Menurut Mas Ibin, birokrasi saat ini sama sekali tidak memerlukan pemimpin yang hanya mengutamakan keamanan dan enggan mengambil keputusan berisiko. Ia juga menegaskan bahwa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menjadi yang terdepan dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pesan Tegas untuk Pejabat Pemkot Blitar
Mas Ibin menyoroti bahwa pekerjaan pemerintah saat ini sangat berat, dengan tanggung jawab jabatan yang tidak kalah menantang. Oleh karena itu, keberanian dalam membuat keputusan menjadi sikap esensial yang harus dimiliki setiap pejabat yang memimpin perangkat daerah.
“Kerja-kerja pemerintah hari ini adalah kerja yang sangat berat. Tanggung jawab memikul jabatan itu sangat berat. Kita harus menjadi pemimpin yang harus mengambil risiko pertama kali di setiap OPD-nya,” tegas Mas Ibin.
Jabatan di pemerintahan, menurut Mas Ibin, bukan sekadar posisi yang memberikan kewenangan. Namun, jabatan ini juga membawa tanggung jawab besar untuk mengambil keputusan, bahkan ketika keputusan tersebut mengandung risiko. Ia pun mengingatkan para pejabat agar tidak hanya berambisi mengejar posisi tanpa adanya kesiapan untuk menghadapi beban pekerjaan yang menyertainya. Pemimpin OPD harus siap menjadi pihak pertama yang mengambil risiko ketika organisasi yang dipimpinnya menghadapi suatu masalah.
Proses Seleksi dan Komitmen Jabatan
Mas Ibin juga menjelaskan bahwa proses pengisian JPT Pratama kali ini dijalankan melalui mekanisme open bidding yang ketat dan transparan. Para peserta seleksi harus melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya ditetapkan untuk menduduki posisi strategis di lingkungan Pemkot Blitar.
Tahapan seleksi tersebut meliputi:
- Seleksi administrasi.
- Penelusuran rekam jejak.
- Uji kompetensi.
- Penulisan makalah.
- Wawancara oleh panitia seleksi.
- Konsultasi khusus dengan DPRD, khususnya untuk posisi Sekretaris Daerah.
Dengan proses seleksi yang disebut berbasis kompetensi dan dilakukan tanpa unsur paksaan ini, Mas Ibin menilai bahwa pejabat yang terpilih harus memiliki komitmen penuh terhadap tugas yang akan diemban. Oleh karena itu, ia memberikan pilihan terbuka bagi pejabat yang di kemudian hari merasa tidak sanggup menjalankan tanggung jawab jabatannya.
“Jika Anda dulu mendaftar, maka kalau dalam perjalanan merasa keberatan dan tidak mampu menjalankan tanggung jawab, diperbolehkan untuk mengundurkan diri dari jabatan,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penekanan terhadap standar kepemimpinan yang sangat diharapkan oleh Pemkot Blitar. Pejabat tidak hanya dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni, tetapi juga keberanian untuk menggunakan kewenangannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan yang muncul.
Enam Posisi Strategis Terisi
Dalam pelantikan yang dilaksanakan, terdapat enam posisi strategis yang berhasil diisi. Pengisian posisi-posisi ini bertujuan untuk memperkuat struktur birokrasi di lingkungan Pemkot Blitar.
Keenam posisi tersebut meliputi:
- Sekretaris DPRD Kota Blitar.
- Kepala BKPSDM Kota Blitar.
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Pemerintah daerah menargetkan agar para pejabat yang baru dilantik ini mampu mendorong kinerja perangkat daerah menjadi lebih adaptif dalam menghadapi segala persoalan dan kebutuhan masyarakat. Selain adaptif, birokrasi juga diharapkan semakin responsif dan akuntabel. Ini berarti pejabat tidak hanya berhenti pada pelaksanaan rutinitas administratif, tetapi juga mampu memastikan kebijakan dan program pemerintah memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik.
Pesan Mas Ibin ini menempatkan keberanian mengambil risiko sebagai bagian integral dari tanggung jawab kepemimpinan birokrasi. Bagi Pemkot Blitar, jabatan strategis bukan hanya tentang posisi, melainkan tentang kesiapan untuk berada di garis depan ketika harus mengambil keputusan sulit dan menghadapi persoalan masyarakat.
